MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai mencatatkan torehan positif dalam tata kelola fiskal daerah.
Hingga Oktober 2026, instansi pengelola pendapatan ini berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 70 persen.
Capaian tersebut kini diproyeksikan pemerintah daerah sebagai standar acuan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Apresiasi terbuka disampaikan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Manggarai, Fabianus Abu, saat memimpin apel mingguan di Lapangan Natas Labar Motang Rua, Senin (09/11/2026).
Di hadapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Fabianus menegaskan pentingnya konsistensi kinerja Bapenda agar dapat direplikasi oleh instansi pengampu pendapatan lainnya.
“Pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pendapatan Daerah yang per Oktober 2026 ini telah mencatatkan penerimaan asli daerah di atas 70 persen,” ujar Wabup Fabi.
Ia menambahkan, keberhasilan ini hendaknya tidak berhenti pada angka statistik bulanan.
Capaian Bapenda diharapkan menjadi acuan nyata dalam mendorong efektivitas pengumpulan PAD lintas sektor di lingkup Pemkab Manggarai.
Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Digital
Kepala Bapenda Manggarai, Kanisius Nasak, menjelaskan bahwa keberhasilan menghimpun PAD melebihi target parsial ini merupakan buah dari kerja kolektif yang berlandaskan pada regulasi.
Berbekal progres tren penerimaan yang stabil, Ia optimis total perolehan PAD tahun ini akan mampu melampaui realisasi tahun 2025 yang sebelumnya mencatatkan angka akhir sebesar 70,57 persen.
“Semua ini murni berkat kerja sama dan kerja bersama seluruh pegawai Bapenda Manggarai. Tentu saja, seluruh ikhtiar tersebut dijalankan dalam koridor ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Selain kedisiplinan regulasi, Bapenda Manggarai juga mendorong modernisasi sistem penagihan guna meminimalisasi potensi kebocoran anggaran.
Langkah taktis yang ditempuh, jelas Kanis, adalah optimalisasi penerapan teknologi transaksi digital, salah satunya melalui pemanfaatan perangkat perekam transaksi (taping box) secara masif di lapangan.
“Prinsipnya, jika kita bekerja seturut aturan, maka tidak ada ruang kompromi untuk penyimpangan,” pungkasnya.
Melalui integrasi pengawasan dan transparansi berbasis digital, Bapenda Manggarai optimistis target penerimaan PAD pada penghujung tahun anggaran 2026 dapat terealisasi secara maksimal guna mendukung pembiayaan program prioritas pembangunan daerah.













