Opini  

Karakter dan Capaian Akademik: Dua Aspek Pendidikan yang Harus Tumbuh Bersama

Opini oleh Yohana Maria Viany Kasman (Mahasiswi UNIKA Santu Paulus Ruteng)

MANGGARAI, PENA1NTT.COM — Setiap kali bangsa ini gonta-ganti menteri pendidikan, pertanyaan lama selalu muncul lagi: mana yang lebih penting, mendidik otak atau mendidik akhlak? Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab sejak republik ini belum genap berusia dua tahun, hanya saja kita sering lupa.

Dalam dunia pendidikan, kita menilai dua aspek, yaitu akademik dan karakter. Akan tetapi, ketika berkunjung ke sebuah sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT), saya melihat sebagian guru hanya memperhatikan siswa yang unggul secara akademik, sedangkan siswa yang berkarakter baik justru diabaikan.

Sebagai mahasiswa, saya tidak menyetujui hal tersebut. Bagi saya, nilai akademik hanyalah angka di atas kertas, sedangkan karakter digunakan setiap hari dalam kehidupan nyata. Karakterlah yang menentukan sikap siswa terhadap teman, guru, dan masyarakat ketika ia tidak lagi berada di dalam kelas.

Karakter sebagai Fondasi Sebelum Capaian Akademik

Jauh sebelum negara ini merdeka, Ki Hadjar Dewantara sudah gelisah melihat sistem pendidikan kolonial Hindia Belanda yang diskriminatif dan hanya bisa diakses kalangan bangsawan serta keturunan Eropa.

Pada 3 Juli 1922 ia mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang bersifat regering, tucht, orde alias perintah, hukuman, dan ketertiban semata.

Taman Siswa justru dirancang untuk membentuk karakter kaum bumiputera yang berlandaskan nasionalisme, bukan sekadar mencetak tenaga kerja siap pakai bagi penjajah.

Semangat itu terbawa ke kurikulum resmi pertama Republik Indonesia. Rentjana Pelajaran 1947, kurikulum pertama sejak kemerdekaan, secara eksplisit lebih menekankan pendidikan watak dan kesadaran bernegara ketimbang pendidikan pikiran.

Dengan kata lain: bangsa yang baru lahir ini sejak awal sudah memilih karakter sebagai fondasi, sebelum bicara soal kecerdasan akademik.

Nilai akademik yang tinggi memang patut dihargai. Namun, apa salahnya jika keduanya disetarakan agar siswa yang berkarakter baik tidak merasa kurang dihargai? Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan penghargaan yang sama, bukan hanya siswa yang nilainya tinggi.

Oleh karena itu, sekolah perlu memberi perhatian yang setara pada karakter dan akademik. Nilai bagus menjadi sia-sia jika tidak dilengkapi karakter yang baik. Guru bisa mulai dari hal sederhana, seperti memberikan penghargaan atas sikap jujur dan tanggung jawab, bukan hanya atas nilai tertinggi.

Kurikulum Silih Berganti, Keseimbangan Belum Terjaga

Sejak 1947 hingga kini, kurikulum nasional sudah berganti sekitar sebelas kali—1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, hingga Kurikulum Merdeka yang resmi menjadi kurikulum nasional pada 2024.

Jika ditelusuri, polanya berulang: ketika akademik dianggap terlalu kaku dan mekanis, kebijakan bergeser ke arah karakter dan kompetensi; ketika hasil belajar dianggap tertinggal dari negara lain, kebijakan kembali menitikberatkan capaian akademik.

Pendidikan Indonesia, dalam banyak hal, berayun dari satu kutub ke kutub lain, bukan berjalan beriringan di kedua kakinya.

Upaya menyatukan kembali dua hal ini muncul lebih serius di era reformasi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, yang kemudian diturunkan menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.

Kebijakan ini mewajibkan sekolah menanamkan lima nilai utama karakter: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, melalui pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat. Kurikulum Merdeka melanjutkan semangat ini lewat konsep “Pelajar Pancasila” yang memadukan kompetensi akademik dengan dimensi karakter dalam satu bingkai.

Capaian Akademik dan Karakter Belum Kokoh

Sayangnya, niat baik kebijakan belum sepenuhnya terwujud di kenyataan. Dari sisi akademik, hasil PISA 2022 menunjukkan skor membaca siswa Indonesia turun ke 359 dari 371 pada 2018, matematika turun dari 379 menjadi 366, dan sains dari 396 menjadi 383—bahkan skor literasi membaca ini tercatat sebagai yang terendah sejak Indonesia pertama kali ikut PISA pada 2000.

Peringkat memang naik beberapa posisi, tetapi itu terjadi karena penurunan skor global lebih dalam, bukan karena capaian Indonesia membaik. Hasil PISA 2025 yang baru dirilis menunjukkan sedikit perbaikan pada membaca dan sains, namun skor matematika justru kembali menurun, dan capaian Indonesia masih jauh tertinggal dari rata-rata negara OECD.

Dari sisi karakter, datanya juga tak kalah mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 329 kasus pada klaster pendidikan sepanjang 2023, termasuk puluhan kasus perundungan yang berujung fatal.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan menunjukkan tren kekerasan di sekolah yang terus memburuk: dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024, lonjakan lebih dari seratus persen hanya dalam setahun terakhir.

Sebuah studi bahkan mencatat Indonesia menempati peringkat kelima dari 79 negara untuk tingkat kasus perundungan, dengan lebih dari empat dari sepuluh siswa pernah mengalaminya di lingkungan sekolah.

Akademik dan Karakter sebagai Satu Akar Krisis

Di sinilah letak persoalannya. Kita sering membicarakan pendidikan karakter dan pendidikan akademik seolah keduanya kompetitor yang berebut jam pelajaran, padahal keduanya gagal bersamaan. Skor akademik yang stagnan menunjukkan sistem belum berhasil membangun daya pikir kritis.

Angka kekerasan dan perundungan yang terus naik menunjukkan sistem juga belum berhasil membangun empati dan pengendalian diri. Kebijakan di atas kertas—dari Taman Siswa, Rentjana Pelajaran 1947, PPK 2018, sampai Profil Pelajar Pancasila—sebenarnya sudah berulang kali menegaskan bahwa akal dan akhlak harus berjalan bersama.

Yang bolong ada di implementasi: guru yang kelebihan beban administratif, pengawasan sekolah yang lemah, dan kurikulum yang berubah setiap ganti menteri sehingga nilai-nilai karakter jarang sempat mengakar menjadi kebiasaan, bukan sekadar materi di dalam modul ajar.

Pendidikan akademik tanpa karakter melahirkan orang pintar yang mudah menyalahgunakan kepintarannya. Pendidikan karakter tanpa akademik melahirkan orang baik yang kalah bersaing dan mudah tertinggal. Indonesia butuh keduanya berjalan sebagai satu sistem, bukan dua agenda yang bergantian jadi prioritas setiap kali kurikulum berganti.

Kalau Ki Hadjar Dewantara saja, seratus tahun lalu, sudah mampu merumuskan bahwa pendidikan harus membentuk budi pekerti, pikiran, sekaligus kemampuan fisik sebagai satu kesatuan—barangkali pekerjaan rumah kita hari ini bukan menemukan gagasan baru, melainkan akhirnya benar-benar menjalankan gagasan lama itu dengan serius.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *