Opini  

Menakar Keadilan Akses Pendidikan di Manggarai

Opini oleh Arceneus Croser (Mahasiswa UNIKA Santu Paulus Ruteng)

MANGGGARAI, PENA1NTT.COM — Ketika melangkah ke Labuan Bajo, orang-orang luar sering kali menyimpulkan bahwa Manggarai telah maju sepenuhnya. Di sana tersaji jalanan mulus, hotel-hotel mewah, dan bandar udara yang sibuk.

Namun, gambaran kemegahan itu kontras dengan realitas yang ditemukan ketika perjalanan dilanjutkan dua jam ke arah Lembor, Ruteng, hingga ke pelosok pedalaman.

Di wilayah-wilayah tersebut, masih mudah dijumpai bangunan sekolah dengan atap bocor, siswa yang terpaksa belajar di lantai, serta tenaga pendidik yang berjuang tanpa dukungan buku yang memadai.

Kondisi ini menegaskan bahwa keterpurukan pendidikan di Manggarai bukanlah cerminan dari rendahnya kapasitas intelektual anak-anak setempat, melainkan buah dari proses pembangunan yang berjalan secara timpang.

Ketiadaan Infrastruktur Dasar yang Layak

Bagaimana mungkin seorang anak dapat bercita-cita menjadi dokter atau insinyur ketika ruang kelasnya saja tidak layak huni? Sebagai contoh nyata, di SDN Tando, Kecamatan Welak, Manggarai Barat, para siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar-mengajar tanpa dinding kelas dan atap permanen.

Di beberapa titik lainnya, minimnya ruang kelas memaksa anak-anak belajar di bawah pohon atau di ruang terbuka.

Persoalan ini bukan sekadar ketertinggalan alami, melainkan dampak nyata dari lambatnya distribusi anggaran dan pembangunan fisik ke wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Pemerintah kerap mengirimkan perangkat teknologi modern seperti televisi pintar, tetapi mengabaikan fakta mendasar bahwa pasokan listrik dan jaringan internet belum menjangkau lokasi tersebut. Kebijakan semacam ini menuntut daerah untuk mengejar zaman digital, sementara fondasi dasarnya masih tertinggal di masa lalu.

Isu Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kesejahteraan

Persoalan krusial berikutnya terletak pada ketimpangan penempatan guru dan jaminan kesejahteraan mereka. Berdasarkan Refleksi Kritis MAN 2 Manggarai, terjadi penumpukan guru berkualitas di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di pedalaman diabaikan, sehingga memperlebar jurang mutu pendidikan.

Guru-guru di perkotaan mendapatkan akses pelatihan dan fasilitas yang memadai, sementara guru di kampung harus berjuang sendiri. Mereka kerap harus mengajar tiga kelas sekaligus, berjalan kaki berkilo-kilometer, serta menghadapi keterlambatan pembayaran gaji.

Oleh karena itu, menyalahkan tenaga pendidik atas rendahnya kualitas pendidikan adalah sebuah ketidakadilan struktural.

Dari sisi sosial-ekonomi, banyak anak di Manggarai terpaksa putus sekolah bukan karena kurangnya motivasi, melainkan karena tuntutan ekonomi untuk membantu orang tua di ladang.

Bagi keluarga petani, membiayai pendidikan anak hingga tingkat SMA sering kali bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kemewahan. Ketika kebutuhan perut belum terpenuhi, fokus belajar tentu menjadi hal yang sulit dicapai.

Selain itu, analisis dari Esai Lentera24 mengenai Kesenjangan Pendidikan di Manggarai menjabarkan bahwa kurikulum nasional sering kali dipaksakan tanpa memperhitungkan kesiapan fasilitas lokal.

Ketika daerah dipaksakan mengejar kompetensi abad ke-21 tanpa dukungan listrik dan internet yang memadai, di situlah esensi dari kata “ditinggalkan” menemukan wujud nyatanya.

Paradoks Labuan Bajo: Menjadi Penonton di Tanah Sendiri

Titik paling ironis dari ketimpangan ini adalah paradoks Labuan Bajo. Wilayah ini ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), tetapi generasi mudanya tidak dipersiapkan secara memadai untuk menjadi tuan rumah di tanah kelahiran mereka sendiri.

Industri pariwisata membutuhkan manajer hotel, koki profesional, hingga tenaga kerja yang menguasai bahasa asing. Namun, sistem pendidikan lokal tidak dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Akibatnya, posisi-posisi strategis diisi oleh tenaga kerja dari luar, sementara masyarakat lokal hanya tersingkir menjadi penonton atau pekerja informal.

Solusi dan Penutup

Langkah perbaikan tidak harus dimulai dari revolusi besar yang rumit, melainkan dari pemenuhan hal-hal yang paling esensial: memperbaiki infrastruktur fisik sekolah, memastikan stabilitas pasokan listrik, memberikan pelatihan berkala bagi guru, serta merumuskan kurikulum yang relevan dengan realitas kehidupan anak Manggarai—yang berbasis pada potensi pertanian, pariwisata, dan kebudayaan lokal.

Manggarai tidak membutuhkan rasa kasihan; wilayah ini hanya menuntut keadilan dan kesempatan yang setara. Anak-anak Manggarai memiliki ketangguhan mental yang teruji oleh keterbatasan.

Jika mereka diberikan akses fasilitas dan kesempatan yang setara dengan anak-anak di kota besar, tidak ada batasan bagi prestasi yang dapat mereka capai untuk membangun masa depan bangsa yang lebih bermartabat.

Penulis: Nana Patris Agat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *