Opini oleh Heraklitus Efridus (Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Ruteng St. Agustinus)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Panem et Circenses merupakan salah satu frasa dari Romawi Kuno yang berarti roti dan sirkus. Maknanya adalah bahwa rakyat diberi tontonan agar mereka lupa menuntut hak-haknya.
Hal inilah yang tampak terjadi akhir-akhir ini. Kita dipertontonkan pada berbagai fenomena dan peristiwa, aksi para pejabat negara yang sibuk memperindah citra diri.
Tontonan pada para pejabat eksekutif dan legislatif terlihat sibuk membela diri serta membangun persepsi positif di hadapan masyarakat.
Sementara itu, kita justru dibiarkan lupa pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya menyusahkan kehidupan kita sebagai rakyat.
Pada beberapa hari terakhir, perhatian publik tersita oleh isu ijazah palsu Joko Widodo, dugaan penyadapan terhadap Presiden, isu ijazah Gibran, hingga kabar pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.
Kita juga disuguhi perdebatan para politisi dan partai politik mengenai siapa yang layak atau tidak layak menjadi wakil presiden.
Dari kesemuanya itu, dari sekian banyak hal busuk lainnya, hal yang paling menyedihkan sekaligus memalukan bagi saya adalah terkait respons publik yang menangisi Jokowi.
Menangisi saat Jokowi mengambil berkas ijazahnya yang dia jatuhkan sendiri dalam persidangan.
Peristiwa itu bahkan dikemas secara dramatis oleh sejumlah pihak, baik secara pribadi maupun beberapa partai politik.
Semua ini terasa menyayat hati, terlebih ketika pada saat yang sama masih banyak masyarakat yang menjadi korban bencana dan menghadapi kesulitan hidup.
Masyarakat seolah lebih memilih menangisi para pejabat yang kehidupannya relatif aman, bahkan berada dalam kelimpahan harta bendanya, daripada memperhatikan penderitaan sesama warga.
MARI KITA BERBICARA TENTANG FLORES
Saya merasa sangat prihatin. Di tengah banyaknya ketidakadilan dan persoalan kebencanaan di negeri ini, mengapa perhatian kita justru lebih banyak tersita untuk membela para pejabat yang tidak berpihak kepada rakyat?
Berbagai persoalan semestinya menjadi perhatian bersama seperti bencana longsor di Aceh dan Sumatera, gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Flores, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, serta ketidakadilan terhadap guru honorer yang masih menerima upah tidak layak, malah luput dari perhatian.
Masyarakat justru lebih sering disibukkan dengan perdebatan dan pembelaan terhadap elite politik, sementara masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan perhatian dan perjuangan nyata.
Bencana gempa Flores, misalnya, telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor.
Berdasarkan laporan BNPB per 7 September 2026, baru 50,39 persen rumah dari data awal yang telah terverifikasi.
Dari data yang terverifikasi tersebut, tercatat 2.382 unit rumah rusak berat, 7.276 unit rusak sedang, dan 14.177 unit rusak ringan.
Angka 50,39 persen itu merupakan progres verifikasi dari total data awal sebanyak 102.344 unit rumah di tujuh kabupaten terdampak.
Pada sektor pendidikan, berdasarkan siaran pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipublikasikan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 15 September 2026, pemantauan hingga 10 September 2026 mencatat 2.447 satuan pendidikan terdampak.
Dari jumlah tersebut, 730 satuan pendidikan mengalami kerusakan berat dan 8.728 ruang kelas mengalami kerusakan.
Bencana ini juga berdampak pada 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan.
Sementara itu, berdasarkan dasbor resmi Satuan Pendidikan Aman Bencana versi 3 September 2026, di wilayah Manggarai Raya tercatat 412 satuan pendidikan terdampak di Kabupaten Manggarai, 354 di Kabupaten Manggarai Timur, dan 303 di Kabupaten Manggarai Barat.
Angka-angka tersebut seharusnya menjadi alasan bagi kita untuk lebih bersedih dan patut untuk ditangisi, serta diperjuangkan.
Mereka yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang proses belajarnya terganggu karena gedung sekolah dan kampus rusak, serta guru-guru yang tetap harus menjalankan tugas di tengah keterbatasan dan dampak bencana; mereka inilah yang semestinya membutuhkan perhatian kita.
Kita sendirilah yang seharusnya patut ditangisi, bukan elite partai, bukan pejabat publik, bukan para politisi di DPR, bukan Joko Widodo ataupun Gibran anaknya.
Bencana gempa bermagnitudo 7,7 di Flores telah meluluhlantakkan kehidupan kita dari berbagai sisi.
Rumah-rumah rusak, aktivitas pendidikan terganggu, dan perekonomian masyarakat terpukul.
Belum lagi persoalan di sektor kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng mengalami kerusakan berat hingga harus diratakan dengan tanah dan direncanakan untuk dipindahkan.
Hingga saat ini, pasien masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit lapangan, di tengah kondisi Kota Ruteng yang sering diguyur hujan dan memiliki cuaca dingin.
Inilah kenyataan yang seharusnya kita tangisi dan perjuangkan bersama. Bukan malah larut dalam tontonan politik hingga lupa melihat penderitaan kita sendiri dan malah membela mereka.
Jangan sampai kita lebih sibuk membela mereka yang memiliki kekuasaan daripada memperjuangkan hak-hak kita yang sedang mengalami kesulitan.
Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang akan kita lakukan ke depan? Siapa yang akan menyelamatkan kita dari situasi buruk kita saat ini? Siapa yang akan bersuara untuk kita?
Sedang elite politik di DPR yang menamakan dirinya sebagai wakil rakyat sibuk mencari muka dan menyelamatkan kursi empuk untuk menampung pantat mereka.
Mari kita bertanya, berapa banyak pejabat negara yang hari-hari ini berbicara tentang kita? Mereka hanya sibuk mengurus anggaran demi anggaran, tetapi lupa dengan rakyat yang harus mereka layani.
Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah kita sendiri. Pada saat sekarang, tidak bisa lagi mempercayakan DPR-DPR kita.
Di antara mereka yang ada di kantor DPR, siapa yang hari-hari ini masih membicarakan tentang kita? Mereka hanya sibuk mempersiapkan diri menuju pesta politik tahun 2029 dan 2031.
Maka dari itu, kitalah yang harus terus-menerus untuk bersuara. Mari kita memekakkan telinga mereka yang sudah lama tuli dan mata mereka yang buta.
Sejarah bangsa ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada perubahan yang lahir dan muncul begitu saja atas dasar suara dari para elite.
Maka dari itu, saya sampaikan kepada semua kawan-kawan anak muda, mari kita suarakan penderitaan kita. Mari kita perjuangkan hak kita bersama.
Kita tidak selamanya harus turun ke jalan, tetapi melalui bagaimana kita sadar dan membagikan semua pemberitaan tentang penderitaan kita kepada keluarga-keluarga kita.
Agar mereka tidak lagi menangisi pejabat-pejabat busuk kita. Agar mereka sadar bahwa mereka dibiarkan untuk terus menderita dalam kemiskinan dan kesengsaraan kita.
Jangan diam. Mari kita berjuang, mari kita sampaikan suara-suara kita berlandaskan konstitusi kita.
Panem et Circenses seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dari lawakan panggung politik busuk para elite politisi.
Rakyat harus tetap sadar, kritis, dan berani menuntut tanggung jawab negara. Sebab, yang paling penting hari ini bukanlah siapa yang menang dalam drama para elite politik—itu urusan mereka—melainkan bagaimana negara hadir untuk melindungi, memulihkan, dan memenuhi hak-hak kita rakyatnya.













