Manggarai-Pena1-Ntt.com. Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan anggota DPR RI Benny Kabur Harman menuai kekecewaan dari sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT). Sikap politik tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya di tengah perbedaan pandangan dengan garis politik partai.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai Benny Harman sedang menghadapi dilema politik. Menurutnya, persoalan ini memperlihatkan bagaimana seorang anggota legislatif harus berhadapan dengan tarik-menarik antara kepentingan dan keputusan partai politik dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
“Secara politik Pak Benny Harman dilema karena partai mendorong untuk memakzulkan Mas Gibran. Ini konsekuensi dari politik ketika garis partai berseberangan dengan kemauan konstituen,” ujar Yohanes Oci (13/11).
Yohanes mengatakan, kekecewaan masyarakat yang memilih Benny Harman merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Sebab, mandat politik yang diberikan masyarakat melalui pemilu bukan hanya menjadi legitimasi untuk menduduki jabatan legislatif, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi dan menjelaskan sikap politik kepada para pemilihnya.
“Saya rasa bentuk kekecewaan masyarakat pemilih Benny Harman tidak salah. Tapi ini beban bagi Pak Benny karena dia harus menjelaskan secara konkret dan terbuka kepada konstituennya,” tegas Yohanes.
Ia mempertanyakan konsistensi argumentasi hukum yang digunakan dalam polemik pemakzulan Gibran. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kontroversi administrasi pencalonan Gibran yang telah menjadi bagian dari perdebatan politik sejak Pilpres 2024. Ia menilai publik berhak mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak disuarakan secara serius sebelum kontestasi pemilihan presiden berlangsung.
“Publik menganggap masalah Gibran ini bentuk dari politisasi hukum. Partai pengusung pasti sudah mengetahui sejak awal jika ada masalah dalam administrasi, pertanyaannya kenapa semua partai pengusung termasuk partai Demokrat tidak pertimbangkan dan suarakan sebelum pergelaran Pilpres 2024 kemarin?” katanya.
Menurut Yohanes, persoalan ini semestinya tidak hanya dilihat dari kepentingan politik untuk mempertahankan atau mengganti pejabat negara. Hal yang lebih mendasar adalah konsistensi sikap, tanggung jawab moral, dan keberanian partai politik menjelaskan keputusan politiknya kepada masyarakat. Ia mengingatkan, kepercayaan publik terhadap wakil rakyat tidak cukup dibangun melalui popularitas maupun janji politik saat pemilu, tetapi harus dibuktikan melalui sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yohanes menilai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik dan mengevaluasi sikap wakil rakyat yang telah mereka pilih. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan antara partai, anggota legislatif, dan konstituen merupakan bagian dari dinamika politik yang harus disikapi secara dewasa dan bertanggung jawab.













