BORONG, NTT,Pena1NTT.Com-Bungkamnya pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai operasional galian C PT Menara Armada Pratama (MAP) kian memperkuat spekulasi publik.
Meski pejabat Dinas ESDM NTT, Andreas Kantus, sebelumnya telah mengakui bahwa PT MAP hanya mengantongi Izin Eksplorasi dan belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, pihak dinas kini memilih membisu dan enggan memberikan penjelasan transparan terkait dugaan pembiaran serta indikasi “kongkalikong” yang telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga sekarang.
Sikap bungkam instansi perizinan provinsi ini memicu reaksi keras dari Praktisi Hukum sekaligus Dosen Hukum, Edi Hardum, S.H., M.H., yang menilai ada kejanggalan besar dalam pengawasan sektor pertambangan di Kabupaten Manggarai Timur.
Edi Hardum menyayangkan sikap tertutup yang ditunjukkan oleh Dinas ESDM NTT. Menurutnya, sebagai lembaga pemerintah yang memegang wewenang pengawasan pertambangan, Dinas ESDM seharusnya responsif dan terbuka kepada publik, bukan malah terkesan pasang badan atau menutup-nutupi kejanggalan operasional PT MAP di Golo Mongkok, Desa Watu Mori.
“Jawaban dari KESDM membenarkan kalau aktivitas Galian C PT MAP belum mengantongi izin, padahal mereka sudah beroperasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Berarti kesalahan juga ada pada dinas terkait!” seru Edi Hardum.
Lebih lanjut, Edi mengecam indikasi adanya permainan di balik layar antara oknum pejabat dinas dengan pihak perusahaan pengelola galian C dan Asphalt Mixing Plant (AMP) tersebut.
“Jangan sampai perusahaan ini kongkalikong dengan dinas terkait, polisi mesti usut!” tegas Dosen Hukum tersebut.
Melihat sikap Dinas ESDM Provinsi NTT yang memilih bungkam, Edi Hardum mengimbau jajaran Polda NTT dan Polres Manggarai Timur untuk segera mengambil alih penanganan perkara ini secara independen melalui jalur pidana pertambangan dan lingkungan hidup.
Ia menegaskan bahwa pembiaran tambang yang hanya berizin eksplorasi tetapi sudah menjual material secara komersial untuk paket proyek APBN dan APBD adalah pelanggaran nyata terhadap Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 (jo. UU No. 3 Tahun 2020) tentang Minerba.
“Polisi harus tegakkan hukum, yang ilegal harus diproses hukum! Polisi jangan tebang pilih dalam penegakan hukum!”imbaunya secara lugas.
Atas berbagai indikasi pelanggaran yang kian terang benderang, Edi Hardum mendesak tindakan konkret tanpa penundaan:
Pertama,Penyegelan Lokasi: Polda NTT diminta segera menurunkan Tim Penyidik Subdit Tipidter untuk memasang garis polisi (police line) pada mesin AMP, stone crusher, serta alat berat milik PT MAP di Desa Watu Mori.
Kedua,Pemeriksaan Oknum Dinas: Mengusut seluruh oknum di Dinas ESDM NTT dan instansi terkait yang diduga terlibat atau membiarkan penambangan tanpa IUP Operasi Produksi sejak 2016.
Ketiga,Usut Aliran Material Proyek APBN/APBD: Memeriksa seluruh kontraktor dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menerima pasokan material galian C ilegal dari PT MAP untuk pembangunan jalan daerah maupun nasional.
Jika instansi perizinan memilih bungkam, aparat penegak hukum tidak boleh ikut diam. Hukum harus ditegakkan demi menyelamatkan lingkungan hidup dan keuangan negara di Manggarai Timur,” tutup Edi Hardum.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas ESDM Provinsi NTT maupun manajemen PT Menara Armada Pratama masih belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi susulan yang dilayangkan media.













