BORONG, NTT,PenasatuNTT.Com- Skandal dugaan penambangan ilegal oleh PT Menara Armada Pratama (MAP) di wilayah Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur semakin memanas dan menemukan fakta baru yang sangat mengejutkan.
Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT melalui perwakilannya, Andreas Kantus, secara resmi membenarkan bahwa PT Menara Armada Pratama sejauh ini hanya mengantongi Izin Eksplorasi, sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya belum ada.
“PT MAP baru tingkat IUP Eksplorasi belum IUP OP”,jelas Andreas Kantus kepada Media ini,Rabu (11/11/2026).
Pengakuan mengejutkan dari instansi teknis ini menjadi bukti sah bahwa seluruh aktivitas pengerukan material pasir dan batuan (Galian C), pengoperasian Asphalt Mixing Plant (AMP), serta stone crusher yang dilakukan PT MAP di lokasi Menara selama ini telah melanggar hukum pertambangan secara nyata.
Menanggapi pembenaran dari pihak Dinas ESDM tersebut, Praktisi Hukum yang juga berprofesi sebagai Dosen Hukum, Edi Hardum, S.H., M.H., melontarkan kritik keras dan menuding adanya kejanggalan dalam sistem pengawasan.
Pasalnya, aktivitas Galian C PT MAP ini disinyalir telah beroperasi menambang dan menjual material secara bebas sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, padahal hanya mengantongi Izin Eksplorasi yang sama sekali tidak memperbolehkan adanya kegiatan komersialisasi atau produksi material.
“Jawaban dari KESDM membenarkan kalau aktivitas Galian C PT MAP belum mengantongi izin, padahal mereka sudah beroperasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Berarti kesalahan juga ada pada dinas terkait!” tegas Edi Hardum saat memberikan pernyataan resminya.
Edi menekankan bahwa status Izin Eksplorasi hanya memberi hak untuk melakukan pengujian dan pemetaan potensi tambang, bukan mengeruk material secara komersial untuk kebutuhan proyek-proyek jalan negara APBN maupun APBD.
Lebih lanjut, Dosen Hukum tersebut mendesak aparat penegak hukum khususnya Polres Manggarai Timur dan Polda NTT untuk segera mengambil tindakan tegas dan menyelidiki dugaan konspirasi di balik langgengnya operasi tambang tanpa izin tersebut selama 6 tahun.
“Jangan sampai perusahaan ini kongkalikong dengan dinas terkait, polisi mesti usut!” cetus Edi Hardum.
Ia juga mengingatkan agar pihak Kepolisian berdiri tegak lurus mengayomi keadilan tanpa ada keistimewaan bagi pihak atau korporasi mana pun.
“Polisi harus tegakkan hukum, yang ilegal harus diproses hukum! Polisi jangan tebang pilih dalam penegakan hukum!”tegasnya secara gamblang.
Untuk itu,Edi Hardum kembali menggarisbawahi bahwa pengerukan material tanpa IUP Operasi Produksi jelas-jelas menabrak Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 (jo. UU No. 3 Tahun 2020) tentang Minerba dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 Miliar.
Selain itu, karena material yang tidak berizin produksi ini diduga kuat dipakai untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan jalan APBN dan APBD di Manggarai Timur, maka pelaksana proyek dan pejabat terkait juga dapat terancam jerat hukum pidana Penadahan Material Ilegal sesuai Pasal 161 UU Minerba, serta potensi Tindak Pidana Korupsi atas kebocoran pajak dan retribusi daerah sejak 2016.
Pihaknya mendesak agar Kepolisian segera memasang garis polisi (police line) di lokasi operasional PT MAP di Desa Watu Mori serta memanggil pihak-pihak terkait dari instansi perizinan maupun manajemen perusahaan untuk diproses secara hukum.
Hingga berita ini di terbitkan, pihak media masih terus mengupayakan konfirmasi resmi susulan dari pihak Manajemen PT Menara Armada Pratama serta jajaran Kepolisian setempat terkait langkah hukum yang akan diambil.













