Penulis: Fransiskus Jerin Kasman
(Aktivis PMKRI Cabang Ruteng Santu Agustinus)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Dunia saat ini sedang berada dalam fase transisi geopolitik paling berbahaya. Tatanan global terpengaruh oleh munculnya multipolaritas dan menciptakan gesekan terutama yang terjadi wilayah Timur Tengah saat ini.
Ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel bukan lagi sekadar konflik regional. Eskalasi militer, perang drone, serta ancaman terhadap jalur energi global menunjukkan bahwa krisis ini berpotensi mengguncang stabilitas dunia.
Jika konflik terus meluas, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga oleh negara-negara yang secara geografis jauh dari pusat konflik-termasuk Indonesia.
Pertanyaan yang kemudian muncul menjadi sangat mendasar: dalam situasi global yang semakin tidak stabil ini, apakah Indonesia hanya akan menjadi penonton?
Selama puluhan tahun, Indonesia berpegang pada prinsip politik luar negeri “bebas dan aktif”, sebuah gagasan yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta.
Prinsip ini dimaksudkan agar Indonesia tidak terjebak dalam blok kekuatan besar, sekaligus tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut sering kali diterjemahkan secara terlalu hati-hati.
Indonesia memilih bersikap netral, mengeluarkan pernyataan diplomatik, tetapi jarang mengambil inisiatif yang benar-benar mampu mempengaruhi arah dinamika internasional.
Konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel seharusnya menjadi ujian nyata bagi peran global Indonesia.
Krisis di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga energi, mengganggu perdagangan internasional, bahkan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang.
Salah satu titik paling sensitif adalah Selat Hormuz, jalur laut strategis yang menjadi rute distribusi sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia.
Jika kawasan ini terganggu oleh konflik militer, efek domino akan terasa hingga ke Asia. Bagi Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi, kenaikan harga minyak dunia dapat meningkatkan beban subsidi energi, mendorong kenaikan harga bahan bakar, serta memicu inflasi yang berdampak pada harga pangan dan biaya hidup masyarakat.
Selain energi, ketidakstabilan geopolitik juga berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan aliran investasi global.
Dalam situasi konflik besar, investor cenderung menghindari risiko dan memindahkan modal ke negara yang dianggap lebih aman.
Dampaknya, negara berkembang seperti Indonesia dapat mengalami perlambatan investasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi politik, konflik ini juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sederhana. Indonesia memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan.
Namun pada saat yang sama, opini publik Indonesia memiliki sensitivitas tinggi terhadap dinamika politik di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Israel.
Situasi ini dapat menimbulkan dilema diplomatik. Pemerintah perlu menjaga hubungan internasional yang stabil, tetapi juga menghadapi tekanan domestik dari masyarakat sipil yang menuntut sikap lebih tegas terhadap konflik di kawasan tersebut.
Dalam kondisi tertentu, konflik global bahkan dapat memicu polarisasi politik di dalam negeri jika isu geopolitik dimanfaatkan dalam dinamika politik domestik.
Dampak sosial juga tidak dapat diabaikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan konflik di Timur Tengah sering kali memicu gelombang solidaritas publik di Indonesia.
Demonstrasi, kampanye kemanusiaan, hingga mobilisasi opini di media sosial dapat muncul sebagai respons terhadap eskalasi konflik.
Di era digital, penyebaran informasi yang cepat juga membawa risiko munculnya disinformasi, propaganda, serta narasi yang dapat memperkuat polarisasi sosial.
Jika tidak dikelola dengan baik, konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia dapat mempengaruhi stabilitas sosial di dalam negeri.
Namun di balik berbagai risiko tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki peluang strategis.
Posisi Indonesia yang relatif netral dalam konflik Timur Tengah memberikan ruang bagi diplomasi yang konstruktif.
Sebagai negara demokrasi besar dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral untuk mendorong dialog dan de-eskalasi konflik.
Selain itu, Indonesia juga memiliki pengalaman historis dalam memainkan peran diplomatik global. Melalui Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia pernah menjadi pusat diplomasi internasional yang mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika untuk menantang dominasi politik global saat itu.
Momentum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak selalu berada di pinggiran percaturan dunia.
Konflik antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel seharusnya tidak hanya dilihat sebagai krisis yang jauh dari Indonesia.
Sebaliknya, krisis ini merupakan kesempatan untuk menguji apakah Indonesia masih memiliki keberanian diplomatik seperti di masa lalu.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, negara yang mampu mendorong dialog dan membangun jembatan diplomasi sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan negara yang hanya mengikuti arus kekuatan besar.
Pada akhirnya, masa depan posisi Indonesia di panggung global akan ditentukan oleh pilihan yang diambil hari ini.
Indonesia bisa saja tetap berada di zona aman sebagai negara netral yang berhati-hati.
Namun ada pilihan lain yang lebih berani: menjadi kekuatan diplomatik yang aktif dalam membangun dialog dan menjaga stabilitas dunia.
Jika dunia sedang memasuki era konflik baru, maka pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang berperang. Pertanyaan yang lebih penting adalah: negara mana yang berani memimpin perdamaian?
Indonesia memiliki semua syarat untuk mengambil peran besar itu. Syarat utamanya hanyalah satu yakni kemauan politik yang nyata.
