Diterbitkan oleh Redaksi Media PENA1NTT.COM
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Isu utang negara selalu menjadi diskursus yang membelah opini publik antara kekhawatiran akan kedaulatan bangsa dan kebutuhan mendesak untuk akselerasi pembangunan.
Per Desember 2025, total utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai angka Rp9.408 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,30 persen.
Secara statistik, pemerintah menggunakan angka ini sebagai bukti bahwa kondisi fiskal nasional masih “sehat” karena berada jauh di bawah ambang batas 60 persen yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara.
Namun, di tengah ambisi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program-program populisnya, angka 40,30 persen ini menjadi ujian ketahanan nasional yang nyata.
Kekuatan utama profil utang Indonesia saat ini memang terletak pada dominasi instrumen domestik, di mana sekitar 71 hingga 82 persen utang tercatat dalam denominasi Rupiah.
Di tingkat regional, Indonesia bahkan tampak lebih disiplin dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang rasionya telah merangkak naik ke level 60-64 persen.
Benturan “Asta Cita” dan Beban Jatuh Tempo
Kenyamanan angka statistik ini mulai goyah ketika kita memasukkan variabel program prioritas “Asta Cita”.
Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran jumbo, serta janji swasembada pangan dan energi, menuntut ketersediaan likuiditas yang sangat besar.
Pada tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada situasi pelik: harus membiayai janji kampanye yang masif di tengah beban utang jatuh tempo yang menembus angka Rp800 triliun.
Kritik tajam muncul ketika kita membedah efisiensi utang terhadap pembangunan daerah. Selama ini, narasi utang untuk produktivitas sering kali hanya bermuara pada pembangunan infrastruktur mercusuar yang terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Meskipun Presiden Prabowo menjanjikan pemerataan melalui penguatan desa dan penghapusan utang UMKM di pelosok, realitanya banyak daerah luar Jawa—seperti di NTT dan wilayah Timur lainnya—yang masih tertatih-tatih dengan akses layanan dasar yang minim.
Jika utang pusat terus tumbuh untuk membiayai program pusat yang bersifat konsumtif namun transfer ke daerah untuk infrastruktur dasar justru terhimpit, maka ketimpangan spasial di Indonesia akan semakin menganga.
Proyeksi 2026: Tantangan Fiskal dan Kemandirian Daerah
Menatap tahun 2026, tantangan fiskal diperkirakan akan semakin mendaki. Berdasarkan dokumen awal proyeksi APBN 2026, pemerintah diprediksi akan tetap menempuh jalur defisit anggaran yang ekspansif namun tetap terjaga di bawah 3 persen.
Gambaran APBN 2026 menunjukkan fokus yang kian tajam pada “Investasi Sumber Daya Manusia”.
Program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan mencapai skala penuh secara nasional, yang berarti kebutuhan pembiayaan akan meningkat signifikan dibandingkan tahun pertama.
Di sisi lain, pemerintah masih harus mengalokasikan dana besar untuk transisi energi dan keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketergantungan pada pembiayaan utang di tahun 2026 diperkirakan masih tinggi untuk menutup celah antara pendapatan negara yang tumbuh moderat (tax ratio di bawah 11 persen) dan belanja yang bersifat wajib.
Risiko yang perlu diwaspadai dalam APBN 2026 adalah potensi “crowding out effect“. Fenomena ini terjadi ketika besarnya penarikan utang oleh pemerintah menyedot likuiditas dari pasar domestik, sehingga sektor swasta dan perbankan di daerah kesulitan mendapatkan akses modal yang murah untuk ekspansi usaha mereka.
Akibatnya, alih-alih tumbuh, ekonomi lokal justru bisa layu karena kekurangan asupan modal.
Dampak dari kebijakan fiskal yang agresif ini mulai terasa di tingkat lokal. Karena keterbatasan pendapatan negara, pemerintah pusat terpaksa melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian.
Bagi pemerintah daerah yang kapasitas fiskalnya sangat bergantung pada dana pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), hal ini adalah ancaman nyata.
Daerah berisiko kehilangan momentum pembangunan mandiri karena dana alokasi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lokal, justru tersedot oleh skema pembiayaan prioritas nasional yang tersentralisasi.
Fenomena ini menciptakan ketergantungan baru yang tidak sehat antara daerah dan pusat. Sebagai refleksi, posisi utang Indonesia pada ambang 2026 adalah cermin dari pertaruhan besar masa depan.
Pemerintah tidak boleh lagi sekadar bersembunyi di balik angka rasio 40,30 persen yang tampak aman secara legal.
Keberhasilan ekonomi Indonesia tidak akan diukur dari seberapa banyak program populis yang terlaksana, melainkan dari seberapa adil utang tersebut didistribusikan untuk mengangkat martabat masyarakat di desa-desa terpencil.
Jika utang tidak segera diubah menjadi alat pemerataan kesejahteraan daerah, maka Indonesia hanya sedang menabung krisis sosial di bawah bayang-bayang angka pertumbuhan yang semu.
