JAKARTA, PENA1NTT.COM – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo secara terang-terangan menyebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai pembangkang terhadap negara dan konstitusi.
Tudingan keras ini disampaikan Gatot melalui video viral yang disiarkan kanal YouTube Hersubeno Point pada Jumat (30/01/2026).
Gatot menilai sikap Kapolri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin, 26 Januari 2026, yang menolak wacana Polri di bawah kementerian dengan diksi “titik darah penghabisan”, merupakan bentuk pembangkangan nyata terhadap otoritas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Respon Cepat BKPSDM Manggarai, SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan Senin Mendatang
Tudingan Pembangkangan
Gatot Nurmantyo menilai perilaku Kapolri bukan bentuk loyalitas kepada negara, tetapi sebuah pembangkangan terhadap kebijakan otoritas tertinggi.
Ia menyoroti pernyataan Kapolri yang memerintahkan jajaran memperjuangkan posisi Polri di luar kementerian sampai titik darah penghabisan sebagai bahasa intimidasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi.
Gatot menegaskan tindakan tersebut merupakan puncak dari rangkaian pengabaian kebijakan negara, mulai dari pembentukan tim reformasi tandingan hingga penguncian ruang koreksi melalui peraturan kepolisian.
“Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri,” ujar Gatot.
Ia berpendapat, Kapolri sedang berupaya menguji batas kewenangan Presiden sebagai pemegang mandat konstitusional tertinggi melalui diksi ekstrem di ruang publik.
Baca Juga: Polres Manggarai Barat Limpahkan Berkas Kasus KM Putri Sakinah ke Kejaksaan
Peringatan Keras: Presiden Bukan Boneka!
Dalam orasinya, Gatot mengingatkan seluruh jajaran kepolisian agar tidak meremehkan latar belakang Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan pimpinan pasukan elit militer.
Ia merasa tersinggung dengan sikap aparat yang seolah-olah menganggap Presiden sebagai figur yang bisa dikendalikan oleh kepentingan tertentu.
“Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa timang-timang? Tidak punya mata, hanya gambar mata? Tidak punya telinga? Kurang ajar namanya!” tegas Gatot.
Presidium KAMI ini menambahkan, menganggap Presiden sebagai boneka merupakan pengkhianatan luar biasa, mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara eksplisit menempatkan Polri di bawah wewenang Presiden.
Baca Juga: Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono Lakukan Kunjungan Kerja ke Kodim 1612/Manggarai
Risiko Fenomena Negara dalam Negara
Gatot Nurmantyo juga membedah risiko sosiopolitik yang muncul jika sebuah institusi keamanan merasa kebal terhadap kontrol sipil.
Menurutnya, stabilitas nasional tidak akan tercapai melalui arogansi aparat, tetapi melalui penegakan supremasi sipil yang tegas guna menghindari munculnya kekuasaan paralel yang merusak tatanan republik.
Ia juga mengkritik adanya dukungan dari oknum menteri dan anggota DPR yang justru memperkeruh suasana.
“Ketika satu institusi merasa kebal, lahirlah negara dalam negara. Itu bukan stabilitas, itu bom waktu kekuasaan,” ungkapnya.
Gatot memperingatkan jika Presiden terus mendiamkan fenomena ini, kepercayaan publik akan runtuh dan ledakan sosial tinggal menunggu waktu.
Sebagai poin pemungkas, Gatot melayangkan tantangan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar tampil sebagai pemimpin korektor yang tak kenal kompromi.
Ia menyerukan agar Presiden tidak ragu menindak ego sektoral institusi dan merebut kembali kedaulatan negara dari pengaruh rezim sebelumnya, demi membuktikan bahwa kepemimpinannya tegak lurus hanya untuk rakyat.
Gatot meminta Presiden untuk tidak ragu bertindak meskipun harus menghadapi bangsanya sendiri.
Ia juga membakar semangat mahasiswa agar tidak lagi menjadi penikmat pembangunan, tetapi kembali menjadi agen perubahan yang kritis melalui diskusi dan aksi nyata.
“Rebut lagi itu politik yang diambil oleh rezim Jokowi! Rebut lagi ekonomi yang diambil oleh Jokowi! Rebut lagi birokrasi! Biarkan Prabowo memimpin hanya untuk rakyat Indonesia yang tercinta,” pungkasnya.
Baca Juga: Sat Reskrim Polres Manggarai Komitmen Tuntaskan Perkara Hukum Secara Profesional dan Transparan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Mabes Polri maupun Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait tudingan tajam yang dilontarkan oleh mantan Panglima TNI tersebut.
Di tengah desakan restorasi birokrasi yang kian menguat, keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan supremasi sipil kini berada pada titik uji.
Publik menanti pembuktian kapasitas Presiden Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin yang berwibawa dan tidak terbelenggu oleh kekuatan aparat yang berada di bawah komandonya.
