MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai secara sadar menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas utama di tengah tekanan keterbatasan fiskal daerah.
Langkah taktis ini ditegaskan dalam seremoni penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada para ahli waris pekerja di Aula Nuca Lale, Senin (26/01/2026).
Melalui kebijakan ini, Pemkab Manggarai berupaya memastikan setiap risiko sosial yang menimpa pekerja tidak memicu munculnya kantong kemiskinan baru.
Transformasi Strategi di Tengah Keterbatasan Fiskal
Kondisi keuangan daerah yang belum ideal memaksa Pemerintah Kabupaten Manggarai berpikir melampaui penggunaan APBD secara konvensional.
Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perlindungan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Hery menjelaskan kehadiran negara dalam program jaminan sosial merupakan fungsi pelayanan untuk mempermudah urusan warga.
Menurutnya, fokus pemerintah kini beralih pada penciptaan ekosistem kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menyiasati celah fiskal melalui skema kepesertaan yang kreatif.
“Kehadiran negara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan negara hadir bukan untuk membawa beban, melainkan memberi manfaat dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi warganya, termasuk persoalan sangat personal seperti kesehatan, kematian, dan masa pensiun,” ungkap Bupati Hery.
Pendekatan ini menandai transisi kebijakan dari sekadar administratif menjadi lebih visioner dan berbasis solusi.
Menjangkau Sektor Informal sebagai Prioritas Kebijakan
Data ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai mencerminkan ketimpangan tajam antara perlindungan sektor formal dan informal.
Dari total potensi 99.542 pekerja, sektor penerima upah sebanyak 26.900 orang telah mencapai cakupan proteksi sempurna hingga 100 persen.
Namun, tantangan sesungguhnya berada pada 72.636 pekerja rentan seperti petani, buruh bangunan, pedagang, dan pengemudi ojek yang tingkat kepesertaannya baru menyentuh angka 15,6 persen.
Rendahnya angka tersebut menjadi landasan bagi Pemkab Manggarai untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Pemerintah menyadari beban sosial dan adat yang muncul akibat peristiwa kematian di Manggarai memerlukan biaya tidak sedikit.
Dalam situasi duka tersebut, jaminan sosial diposisikan sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga agar tidak terpuruk lebih dalam.
Negara Hadir Menjamin Keberlanjutan
Kehadiran jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Fabianus Abu dan Pj. Sekda Lambertus Paput, mempertegas komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan warga berjuang sendirian saat menghadapi musibah.
Santunan yang diserahkan kali ini mencakup berbagai segmen, mulai dari pekerja rentan yang dibiayai APBD Provinsi NTT dan APBD Kabupaten, peserta mandiri, hingga tenaga Non-ASN.
Bupati Hery menggarisbawahi meski dukungan finansial tidak dapat menggantikan nilai kemanusiaan seorang pencari nafkah, jaminan sosial memberikan kepastian bagi ahli waris untuk melanjutkan hidup.
“Kehilangan seorang suami, seorang bapak, seorang kakek, atau penanggung jawab keluarga tidak akan pernah bisa digantikan oleh apa pun, termasuk oleh uang dalam jumlah berapa pun. Kehadiran seorang manusia memiliki nilai yang jauh melampaui angka materi,” ujarnya dengan nada empatik.
Melalui apresiasi terhadap pihak swasta seperti BPR Lugas Ganda yang konsisten melindungi anggotanya, Pemkab Manggarai optimistis dapat meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja rentan secara bertahap.
Target perlindungan semesta kini menjadi visi kolektif yang dikejar melalui pemberitaan positif dan kesadaran bersama demi kesejahteraan seluruh masyarakat Manggarai.
