KUPANG, PENA1NTT.COM – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kupang menegaskan sikap politik organisasinya dalam merespons dinamika nasional GMNI yang hingga kini masih berada dalam situasi perpecahan kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Selasa (23/12/2025).
Sejak pelaksanaan Kongres GMNI tahun 2019 dan pasca Kongres Bandung yang berlangsung pada 15–18 Juli, GMNI secara nasional mengalami perpecahan kepemimpinan yang sempat mengerucut menjadi tiga lisme, hingga kini menjadi dua lisme pasca agenda Rekonsiliasi di Bali pada 15–17 Desember 2025. Kondisi ini dinilai tidak hanya mencederai tatanan organisasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap proses konsolidasi ideologi serta gerakan perjuangan GMNI secara organisatoris.
Ketua DPC GMNI Kupang, Jacson Marcus, menegaskan bahwa perpecahan tersebut tidak mencerminkan watak seorang Marhaenis sejati. Menurutnya, seorang Marhaenis harus menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama perjuangan, bukan kepentingan kedudukan atau posisi kekuasaan dalam organisasi.
“GMNI Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan agenda-agenda perjuangan bangsa yang belum diselesaikan oleh para pemimpin kita. Persatuan adalah kekuatan utama kita,” tegas Jacson.
Ia mengingatkan kembali pesan historis Bung Karno yang relevan dengan kondisi GMNI saat ini.
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Menurut Jacson, kutipan tersebut harus menjadi refleksi kritis bagi seluruh kader GMNI di Indonesia, khususnya bagi kedua kepengurusan DPP GMNI saat ini.
“Apakah mereka mampu meninggalkan jabatan yang ada demi menyatukan kembali GMNI menjadi satu? Jika tidak, apakah layak disebut sebagai seorang Marhaenis,” tandasnya.
Terkait sikap politik organisasi, Jacson menjelaskan bahwa sejak Kongres GMNI di Bandung pada 15–18 Juli lalu, DPC GMNI Kupang secara sadar memilih sikap non-blok. Sikap tersebut, kata dia, bukanlah bentuk ketidakjelasan arah, melainkan keputusan politik yang dilandasi semangat persatuan GMNI.
“Hingga saat ini kami masih konsisten tidak berpihak pada salah satu DPP. Jika ada isu yang beredar tentang keberpihakan kami, maka kami akan meminta pertanggungjawaban secara organisatoris dan secara hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, prinsip persatuan sebagaimana ditegaskan Bung Karno terus menjadi landasan sikap GMNI Kupang.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu.”
Oleh karena itu, hingga saat ini DPC GMNI Kupang belum menentukan pilihan untuk bernaung di DPP GMNI manapun. Menurut Jacson, keputusan tersebut harus dilandasi pertimbangan ideologis, organisatoris, serta kepentingan persatuan GMNI secara menyeluruh, bukan semata-mata kepentingan kelompok tertentu.
Menutup pernyataannya, Ketua DPC GMNI Kupang menegaskan bahwa semangat menyatukan GMNI merupakan syarat mutlak untuk menghidupkan kembali peran GMNI sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan
“Persatuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, persatuan adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan.”
Pesan Bung Karno tersebut, lanjut Jacson, harus dipegang teguh oleh kedua DPP GMNI agar terus melakukan konsolidasi menuju persatuan nasional GMNI yang utuh dan ideologis.
