MANGGARAI TIMUR, PENA1NTT.COM – Musibah angin kencang yang merobohkan rumah warga di Kampung Gongger, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Leda Utara, kini menjelma menjadi cermin kegagalan kepemimpinan pemerintah desa. Hingga berminggu-minggu pascakejadian, tidak satu pun bantuan resmi dari Pemerintah Desa Satar Punda Barat diterima korban.
Korban merupakan seorang janda bersama anak-anaknya yang kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya ambruk total diterjang angin kencang. Namun di saat negara seharusnya hadir melalui pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik, yang terjadi justru sebaliknya: pemerintah desa absen, tanpa jejak, tanpa tanggung jawab.
“Tidak ada kepala desa, tidak ada aparat desa, tidak ada bantuan. Yang ada hanya kami warga yang patungan tenaga dan bahan,” tegas seorang warga Gongger dengan nada geram.
Lebih ironis lagi, seluruh proses pemulihan dilakukan tanpa sentuhan pemerintah desa sedikit pun. Warga secara swadaya bergotong royong membangun rumah darurat agar korban tidak terus hidup di atas puing-puing.
“Kami bangun rumah seadanya dari tenaga dan bahan sendiri. Pemerintah desa tidak pernah datang, tidak ada bantuan apa pun,” ungkap warga lainnya dengan nada kecewa, Jumat (06/02/2026).
Situasi ini memicu kemarahan kolektif warga. Mereka mempertanyakan fungsi, peran, dan tanggung jawab Kepala Desa Satar Punda Barat, yang hingga kini dinilai gagal hadir di tengah warganya saat kondisi darurat.
“Kalau bukan kami sesama warga yang bergerak, korban mungkin masih tidur di puing-puing. Lalu pemerintah desa ada di mana? Untuk apa ada kepala desa kalau saat bencana justru menghilang?” kecam warga.
Bagi warga Gongger, musibah ini tidak hanya merobohkan rumah, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan terhadap kepemimpinan pemerintah desa yang dinilai lalai dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Jawaban Kepala Desa Dinilai Kosong dan Menghindar
Dikonfirmasi media, Ferdinandus Bos, Kepala Desa Satar Punda Barat hanya memberikan pernyataan singkat dan normatif.
“Kami sedang memproses bantuan,” kata kepala desa singkat, tanpa menjelaskan tahapan, waktu, maupun bentuk bantuan yang dimaksud.
Bagi warga, pernyataan tersebut hanya pengulangan janji administratif tanpa realisasi.
“Kami sudah terlalu sering dengar kata ‘sedang diproses’. Yang kami butuhkan bukan kata-kata, tapi bantuan nyata,” ungkap warga.
BPBD Bongkar Fakta: Desa Tidak Pernah Lapor
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Timur melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Manggarai Timur, Agus Salim justru menyebut belum menerima laporan resmi dari pemerintah desa terkait kejadian di Gongger.
“Belum ada laporan masuk. Saat ini memang banyak kejadian rumah rusak akibat angin kencang di beberapa desa,” ujar Agus Salim, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Manggarai Timur.
Agus menjelaskan, BPBD telah melakukan pendropingan logistik ke sejumlah desa terdampak sejak dua hari terakhir.
“Kami sudah distribusi ke Desa Golo Rengket dan Desa Sita. Besok dijadwalkan ke Desa Golo Tolang dan Desa Mokel. Masih ada juga Desa Golo Rentung dan Compang Kantar,” jelasnya.
Pernyataan BPBD ini membuka fakta krusial: tersendatnya bantuan diduga kuat akibat lemahnya respons dan pelaporan dari pemerintah desa, bukan semata-mata ketiadaan bantuan di tingkat kabupaten.
Potret Buram Tata Kelola Desa Satar Punda Barat
Musibah di Gongger menjadi potret buram tata kelola kebencanaan di tingkat desa. Saat warga membutuhkan kehadiran negara secara cepat, justru solidaritas sosial yang mengambil alih peran pemerintah.
Warga menuntut evaluasi serius terhadap kinerja pemerintah desa, sekaligus mendesak pemerintah kabupaten turun langsung memastikan korban benar-benar mendapat bantuan.
“Bencana ini bukan hanya merobohkan rumah, tapi juga kepercayaan kami kepada pemerintah,” tutup seorang warga.
