MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Proyek pembangunan sarana pengelolaan air minum di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, terancam gagal akibat dugaan serius lemahnya transparansi anggaran. Proyek yang seharusnya menjadi solusi krisis air bersih bagi warga kini justru memunculkan krisis kepercayaan.
Sumber dana proyek berasal dari dana Desa Pemdes Barang dan dikelola melalui sistem tender. Namun, dalam praktiknya, hanya ada satu kontraktor yang ditunjuk, sementara dua nama tender yang tercatat seolah dibuat-buat. Total anggaran proyek mencapai Rp100 juta, dipotong pajak 3% sehingga dana bersih hanya Rp97 juta. Masyarakat menyoroti dugaan tidak jelasnya alokasi anggaran, termasuk distribusi untuk material dan upah pekerja.
Sorotan tajam mengarah pada tata kelola proyek setelah Kepala Tukang, Bapak Arnol Senudin, mengaku tidak pernah melihat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejak pekerjaan dimulai. Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait akuntabilitas pengelolaan dana publik.
“Sampai sekarang saya sebagai kepala tukang belum pernah diperlihatkan RAB. Kami hanya bekerja berdasarkan perintah lisan, tanpa tahu spesifikasi bahan maupun alokasi anggarannya,” ungkap Arnol saat ditemui di kediamannya.
Kondisi tersebut dinilai janggal. Sebagai penanggung jawab teknis lapangan, kepala tukang semestinya memiliki akses penuh terhadap RAB agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai standar kualitas dan perencanaan anggaran. Ketertutupan ini berpotensi memicu penggunaan material di bawah spesifikasi, yang dapat berdampak langsung pada mutu dan ketahanan sarana air minum.
Rawan Penyimpangan dan Merugikan Pekerja
Tidak dibukanya dokumen RAB juga membuka ruang bagi praktik penyimpangan anggaran. Selisih harga material, volume pekerjaan, hingga biaya jasa berisiko disalahgunakan tanpa pengawasan pekerja maupun masyarakat. Selain itu, ketidakjelasan anggaran kerap berdampak pada hak-hak pekerja, termasuk ketidakpastian upah dan beban kerja yang tidak proporsional.
Warga setempat pun mulai mempertanyakan minimnya informasi publik. Papan informasi proyek yang seharusnya memuat sumber dana, nilai anggaran, dan pelaksana kegiatan tidak terlihat jelas di lokasi pembangunan.
“Ini proyek untuk kepentingan bersama. Kalau dari awal sudah tertutup, bagaimana kami bisa yakin proyek ini dikelola dengan benar?” ujar salah satu warga Dusun Nundang.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola proyek maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan tidak dibukanya dokumen RAB kepada kepala tukang maupun masyarakat.
Jika situasi ini terus dibiarkan, proyek air minum yang sangat dinantikan warga Dusun Nundang dikhawatirkan tidak hanya terancam mangkrak, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Warga kini mendesak adanya keterbukaan anggaran dan pengawasan ketat agar proyek ini benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sebaliknya.
