Oleh: LIDIA ISTANA LUHUR Mahasiswa STIPAS St. Sirilus Ruteng
PENA1NTT.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu solusi utama negara dalam menanggulangi stunting—sebuah persoalan struktural yang tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Dalam kerangka jangka panjang, MBG bahkan diposisikan sebagai investasi strategis bagi lahirnya generasi unggul Indonesia.
Secara konseptual, tujuan MBG patut diapresiasi. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, serta penciptaan lapangan kerja baru lewat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Pemerintah pun menyebut MBG sebagai jendela emas pencegahan stunting.
Namun, idealisme kebijakan tidak selalu berjalan seiring dengan realitas implementasi.
Pada tahun 2026, MBG dialokasikan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA. Target utamanya jelas: menurunkan prevalensi stunting dan membangun fondasi generasi emas Indonesia.
Masalahnya, data Bank Dunia menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia pada 2023 masih berada di angka 22 persen—jauh dari target nasional di bawah 14 persen. Artinya, tantangan stunting belum teratasi secara struktural, sementara kebijakan yang diambil justru berisiko melahirkan persoalan baru.
Kontroversi Anggaran: Ketika Gizi Menggerus Pendidikan
Perdebatan paling krusial dalam MBG terletak pada alokasi anggarannya. Sekitar Rp223 triliun disebut berasal dari pos anggaran pendidikan. Konsekuensinya, kebutuhan mendasar sektor pendidikan—seperti perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak dan peningkatan kesejahteraan guru honorer—terancam terpinggirkan.
Ironisnya, belanja modal untuk sarana sekolah dalam skema MBG hanya sekitar Rp3 triliun. Sekolah berpotensi direduksi fungsinya menjadi sekadar ruang distribusi makanan, bukan sebagai pusat pembelajaran yang layak dan bermartabat. Padahal, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi, tetapi juga oleh lingkungan belajar yang aman, guru yang sejahtera, dan fasilitas yang memadai.
Nasib guru honorer semakin memprihatinkan. Banyak dari mereka masih menerima upah di bawah UMR tanpa kepastian karier, sementara porsi terbesar anggaran MBG justru terserap pada pengadaan makanan. Jika kondisi ini dibiarkan, MBG berisiko menjadi kebijakan populis yang mengenyangkan perut, tetapi mengabaikan akal sehat pendidikan.
Distribusi dan Geografi: Tantangan Negara Kepulauan
Selain persoalan anggaran, tantangan besar MBG terletak pada distribusi dan transportasi. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi realitas geografis yang kompleks. Di Kepulauan Riau, misalnya, sekitar 96 persen wilayahnya berupa lautan. Kondisi ini menyulitkan SPPG menjangkau pulau-pulau terpencil akibat keterbatasan sarana transportasi dan jarak tempuh yang panjang.
Risikonya bukan hanya soal keterlambatan distribusi, tetapi juga kualitas makanan. Biaya logistik membengkak, dan potensi makanan basi sebelum sampai ke penerima manfaat menjadi ancaman nyata.
Fakta ini diperparah dengan kasus keracunan makanan. Pada Oktober 2025, lebih dari 500 pelajar di Bandung Barat dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak semata soal akses, tetapi juga keamanan dan standar mutu pangan.
Solusi: Dari Kemasan hingga Teknologi
Sejumlah solusi sebenarnya telah diusulkan. Penggunaan kemasan aseptik—seperti pada susu UHT—dinilai mampu memperpanjang masa simpan, menekan ketergantungan pada rantai pendingin, dan meningkatkan keamanan pangan. Menurut Prof. Epi Taufik dari Dewan Pakar Badan Gizi Nasional, kemasan aseptik merupakan solusi paling realistis untuk skala nasional, terutama dalam menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi—seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan rute distribusi dan aplikasi pemantauan publik—dapat meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi distribusi. Pelibatan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk pengawasan kualitas makanan di daerah terpencil.
Penutup: MBG Harus Lebih dari Sekadar Program Cepat Saji
Stunting adalah persoalan serius yang menyangkut masa depan SDM Indonesia. Karena itu, penanganannya tidak boleh dilakukan secara serampangan. Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan mulia, tetapi tanpa evaluasi menyeluruh, MBG berisiko menjadi kebijakan mahal yang minim dampak.
Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran agar MBG tidak mengorbankan sektor pendidikan. Transparansi dan pengawasan harus diperkuat dengan melibatkan lembaga independen dan masyarakat. Efisiensi distribusi serta kualitas pengolahan makanan juga wajib menjadi prioritas utama.
MBG seharusnya bukan sekadar program yang mengenyangkan, melainkan kebijakan yang mencerdaskan, menyehatkan, dan memanusiakan. Hanya dengan tanggung jawab, keberanian evaluasi, dan kemauan memperbaiki, MBG dapat benar-benar menjadi investasi masa depan—bukan sekadar janji politik yang cepat basi.
