KUPANG, PENA1NTT.COM — Pendidikan di Indonesia kembali dielu-elukan sebagai fondasi masa depan bangsa. Anggaran meningkat, program bertambah, dan regulasi terus diperbarui. Namun tragedi yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), justru membongkar wajah lain pendidikan nasional: sibuk secara administratif, tetapi gagal melindungi peserta didik paling rentan.
Seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Ngada dilaporkan mengakhiri hidupnya setelah diduga mengalami tekanan akibat ketidakmampuan keluarga membayar biaya pendidikan. Informasi yang beredar menyebutkan, keluarga korban kesulitan memenuhi kewajiban administrasi sekolah senilai sekitar Rp1,2 juta. Tekanan ekonomi tersebut diduga berdampak serius pada kondisi psikologis korban.
Penulis Buku Demokrasi Zombie, Ernestus Holivil, menyebut peristiwa ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan bukti kegagalan sistemik pendidikan.
“Kematian anak akibat tekanan sekolah adalah indikator ekstrem dari gagalnya sistem pendidikan menjamin kesejahteraan psikologis peserta didik. Ini bukan soal individu, tapi soal struktur yang abai pada kemiskinan,” kata Ernestus Holivil, Penulis buku Demokrasi Zombie.
Pendidikan Sibuk, Tapi Tak Bergerak
Ernestus menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia seperti tarian poco-poco: rapi, serempak, dan tampak terkoordinasi, tetapi tidak menghasilkan perpindahan ke arah yang lebih baik.
“Pendidikan kita terlihat sibuk, penuh program dan regulasi, tetapi substansinya nyaris tak berubah. Yang berubah hanya istilah, format, dan prosedur. Kita bergerak serempak, tapi tidak pernah benar-benar melangkah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah kerap terjebak pada pencitraan administratif. Agenda pendidikan diproduksi secara masif, namun kebutuhan dasar peserta didik—seperti akses alat tulis, rasa aman, dan dukungan psikologis—luput dari perhatian.
Negara Terjebak Logika Administratif
Lebih lanjut, Ernestus menilai pendidikan nasional telah direduksi menjadi proyek manajerial. Keberhasilan sekolah dan guru diukur melalui laporan, indikator kinerja, serta kepatuhan terhadap regulasi, bukan pada kualitas relasi belajar.
“Guru hari ini bukan lagi pendidik, tapi operator kebijakan. Energi mereka habis untuk laporan dan aplikasi. Sementara proses belajar di kelas justru hancur berantakan,” tegasnya.
Situasi ini diperparah oleh capaian literasi dan numerasi yang rendah. Berdasarkan hasil PISA 2022, skor literasi Indonesia berada di kisaran 359 dan numerasi 366, jauh di bawah rata-rata OECD yang mendekati 470. Fakta ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan yang besar belum menjelma menjadi pembelajaran bermakna.
Ketimpangan yang Dinormalisasi
Ernestus menilai sistem pendidikan saat ini justru mereproduksi ketidakadilan sosial.
“Pendidikan kita berjalan normal, tetapi ketidakadilan ikut dinormalisasi. Anak-anak dengan latar belakang miskin semakin tertekan, sementara mereka yang punya modal sosial dan ekonomi terus melaju. Ini kekonyolan yang dilegalkan oleh sistem,” katanya.
Kasus Ngada, menurutnya, menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya hadir sebagai ruang aman dan mekanisme perlindungan sosial bagi anak.
Desakan Pergeseran Paradigma
Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat untuk berani melakukan pergeseran paradigma dalam pengelolaan pendidikan.
“Negara harus berhenti menjadi manajer teknis yang obsesif terhadap regulasi. Perannya harus dikembalikan sebagai penjamin keadilan belajar, terutama bagi kelompok paling rentan,” ujar Ernestus.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan tidak boleh lagi sekadar kepatuhan administratif.
“Pendidikan seharusnya menjadi praktik pembebasan, bukan mekanisme penindasan yang memperkuat ketimpangan. Kalau tidak ada perubahan paradigma, pendidikan Indonesia akan terus menari poco-poco—hidup di permukaan, tapi stagnan secara kemanusiaan,” katanya.
Tragedi Ngada, menurut Ernestus, bukan peristiwa lokal semata, melainkan alarm nasional.
“Ketika sistem pendidikan gagal melindungi anak dari tekanan sosial dan ekonomi, maka pendidikan kehilangan esensi kemanusiaannya. Jika alarm ini diabaikan, kita sedang melegitimasi kegagalan sebagai hal yang normal,” pungkasnya.
