Oleh: Yustina Narti Ajon (25231733)
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Stipas St. Sirilus Ruteng
PENA1NTT.COM- Tragedi meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Bajawa, Kabupaten Ngada, adalah ironi paling menyakitkan dari wajah pendidikan kita hari ini. Di tengah narasi besar tentang “kehadiran negara” dan “keberpihakan pada rakyat kecil”, seorang anak justru kalah oleh tekanan ekonomi dan sistem sekolah yang tak punya empati. Ini bukan sekadar duka lokal, melainkan kegagalan struktural yang seharusnya membuat kita—terutama pemerintah di Nusa Tenggara Timur—merasa malu.
Sebagai mahasiswa, kami melihat satu hal yang janggal: negara terlihat semakin rajin memberi makan siang gratis, tetapi semakin malas memastikan pendidikan benar-benar gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan besar-besaran—piring penuh, menu seimbang, dokumentasi rapi. Namun di balik itu, persoalan biaya sekolah, beban administrasi, dan tekanan psikologis anak miskin tetap dibiarkan. Seolah-olah pendidikan cukup diselesaikan di dapur.
Pertanyaannya sederhana: apa arti perut kenyang jika pikiran terus dihantui kecemasan?
Apa gunanya nasi gratis jika anak masih merasa bersalah karena lahir dari keluarga miskin?
Kasus Ngada menegaskan bahwa problem utama pendidikan Indonesia bukan kekurangan gizi, melainkan kekurangan keadilan. MBG memang penting, tetapi ia tidak boleh menjadi pengganti tanggung jawab negara untuk memastikan pendidikan bebas biaya, bebas tekanan, dan aman secara psikologis. Ketika seorang anak SD bisa merasa terpojok oleh kewajiban administrasi sekolah, maka yang gagal bukan anak itu—melainkan kebijakan negara.
Kritik ini sejalan dengan pandangan Ernestus Holivil, penulis buku Demokrasi Zombie, yang menyebut pendidikan kita bergerak seperti tarian poco-poco: kompak, ramai, tampak aktif, tetapi tidak benar-benar maju. MBG hanyalah salah satu gerakan dalam tarian itu—kelihatan progresif, namun miskin substansi.
Sekolah hari ini lebih sibuk menjadi ruang administratif ketimbang ruang aman. Guru dipaksa tunduk pada laporan dan aplikasi, sementara murid dipaksa kuat menghadapi realitas sosialnya sendiri. Anak miskin tidak gagal beradaptasi; merekalah yang sejak awal tidak dipikirkan secara serius oleh sistem.
Tragedi di Ngada seharusnya menghentikan kebiasaan pemerintah self-congratulation. Anak itu tidak mati karena kurang makan. Ia mati karena terlalu lama hidup dalam sistem pendidikan yang dingin, kaku, dan tidak manusiawi. Negara boleh bangga dengan program makan siang, tetapi kebanggaan itu runtuh ketika pendidikan masih menekan anak-anak yang paling lemah.
Bagi kami mahasiswa, pesannya jelas: yang dibutuhkan bukan sekadar makan siang gratis, tetapi pendidikan yang sungguh-sungguh gratis dan berkeadilan. Gratis dari biaya tersembunyi, gratis dari tekanan sosial, dan gratis dari kebijakan yang memiskinkan martabat anak.
Jika negara terus memilih mengenyangkan perut sambil membiarkan otak dan jiwa anak kelaparan, maka pendidikan Indonesia akan melahirkan generasi yang kenyang secara fisik, tetapi rapuh secara mental dan miskin secara intelektual. Dan itu adalah kegagalan yang tidak bisa ditutupi oleh sepiring nasi.
