MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng Santu Agustinus memberikan catatan kritis terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di tingkat pusat maupun daerah.
Sorotan tajam tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika, dalam kegiatan pembukaan Masa Bimbingan (MABIM) ke-28 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Kamis (26/02/2026).
Baca Juga: Dugaan Keracunan MBG di Satar Mese, Dinkes Manggarai Siaga Layanan Medis dan Perketat Pengawasan
Menurut Kartika, meski program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) siswa dan menggerakkan ekonomi lokal, namun dalam praktiknya masih ditemukan banyak celah yang mengkhawatirkan.
Ia menilai bahwa serapan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal belum terasa secara maksimal, sementara di sisi lain, berbagai risiko teknis di lapangan mulai bermunculan.
Munculnya beberapa insiden keracunan pangan dalam pelaksanaan program tersebut di berbagai wilayah pun menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera memperketat standarisasi dan pengawasan kualitas makanan.
“Kita tidak ingin program yang niatnya mulia ini justru mengabaikan aspek keamanan pangan bagi adik-adik kita di sekolah. Nyawa dan kesehatan siswa tidak boleh menjadi bahan pertaruhan dalam sebuah kebijakan,” tegas Kartika.
Baca Juga: Tinjauan Kritis Program MBG: Dilema Pemenuhan Nutrisi dan Disorientasi Akademik
Selain masalah teknis kesehatan, PMKRI juga mengendus adanya potensi pola korupsi baru yang memanfaatkan celah dalam rantai pasok dan distribusi anggaran program MBG.
Kartika menekankan bahwa anggaran besar yang digelontorkan untuk pemenuhan gizi siswa harus diawasi secara ketat agar tidak berakhir di kantong para pemburu rente.
“Kita tidak ingin program ini justru menjadi lahan basah bagi koruptor. PMKRI akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh perut rakyat, bukan justru memperkaya oknum tertentu,” ujarnya.
Baca Juga : MABIM Ke-28 PMKRI Ruteng: Berakar Dalam Iman, Bertumbuh Dalam Perjuangan
Menjawab persoalan tersebut, PMKRI secara resmi memposisikan diri sebagai pengawas independen yang akan memantau jalannya program MBG di wilayah Manggarai.
Mereka berkomitmen untuk melakukan audit sosial guna memastikan bahan baku makanan benar-benar diambil dari petani dan peternak lokal, sesuai janji awal pemerintah.
Koordinasi kritis ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengeksekusi program strategis nasional tersebut.
Untuk diketahui, data rekapitulasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per Januari 2026 yang dikelola oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Manggarai menunjukan angka yang cukup besar.
Tercatat sejauh ini, sebanyak 19 titik dapur telah beroperasi di wilayah Kabupaten Manggarai untuk melayani total 41.408 jiwa.
Secara terperinci, sebaran penerima manfaat tersebut mencakup 4.474 anak jenjang PAUD, 15.074 siswa Sekolah Dasar (SD), 10.160 siswa SMP, serta 9.209 siswa SMA/SMK.
Selain itu, program ini juga menyasar 2.491 orang dari kelompok B3 (Balita, Ibu Hamil, dan Menyusui) melalui layanan Posyandu.
Baca Juga: Gizi Menjelma Tragedi: Quo Vadis Makan Beracun Gratis!
Melihat besarnya sasaran program tersebut, PMKRI secara tegas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk segera memperkuat koordinasi lintas sektoral.
Sinergi antara pemegang kebijakan nasional dan pemerintah daerah dianggap mendesak guna menjamin keamanan pangan serta memastikan pelibatan nyata ekonomi kerakyatan dalam setiap rantai distribusi program di Manggarai.
Meski data sebaran telah dipublikasikan dan desakan kolaborasi terus menguat, upaya konfirmasi lebih lanjut guna mendapatkan tanggapan resmi terkait kritik PMKRI telah dilakukan media ini.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan dari Korwil BGN Kabupaten Manggarai, Ansgariana Yetri Indriyati.
