Penulis: Claudia Katarina Ije Wona
KUPANG, PENA1NTT.COM – Sering kali, politik dipandang sebagai urusan duniawi yang kotor dan jauh dari nilai spiritualitas. Pandangan yang keliru ini sayangnya mendorong umat Katolik untuk bersikap apolitis, menarik diri dari arena publik yang sangat menentukan nasib bersama.
Padahal, Gereja Katolik secara tegas mengajarkan bahwa keterlibatan dalam politik adalah panggilan moral yang tak terelakkan.
Politik sejati bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan instrumen luhur untuk mengatur kehidupan bersama demi terciptanya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan universal.
Ajaran Sosial Gereja (ASG) menekankan bahwa setiap orang beriman wajib peduli terhadap kebaikan bersama (bonum commune).
Wujud nyata dari kepedulian ini adalah partisipasi aktif dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum yang bertanggung jawab, advokasi kebijakan publik, maupun terjun langsung menjadi pelayan masyarakat dan pemimpin publik.
Dengan terlibat, umat Katolik membawa serta nilai-nilai fundamental seperti martabat kemanusiaan, solidaritas, dan opsi preferensial bagi kaum miskin ke dalam perumusan kebijakan, memastikan bahwa sistem yang berlaku tidak hanya menguntungkan segelintir elite, tetapi melindungi dan melayani semua lapisan masyarakat.
Kehadiran umat Katolik di panggung politik berfungsi sebagai kompas moral yang sangat dibutuhkan. Dalam dunia yang sering didera kepentingan pribadi dan intrik kekuasaan, umat Katolik dipanggil untuk mengingatkan para pengambil keputusan bahwa kekuasaan adalah pelayanan, bukan alat untuk memanfaatkan rakyat.
Prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi napas dalam setiap langkah politik. Inilah peran transformatif umat beriman: menjadi “garam dan terang” yang membersihkan dan mencerahkan area publik dari praktik-praktik korup dan transaksional.
Namun, keterlibatan ini harus dilakukan dengan sikap rendah hati dan bijaksana. Umat Katolik wajib menjaga garis batas yang jelas: politik tidak boleh dibawa ke dalam Gereja, dan agama tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Fokus utama harus selalu pada persatuan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan pada kemenangan sektarian.
Kita harus mampu merangkul perbedaan dan bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki itikad baik untuk membangun bangsa.
Pada akhirnya, dengan nilai-nilai moral yang kokoh, umat Katolik memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang menghadirkan dunia politik yang lebih manusiawi, bersih, dan berorientasi pada kebaikan bersama.
Mundur dari politik berarti menyerahkan ruang tersebut pada kepentingan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Injil.
