Penulis: Safridus Aduk (Aktivis PMKRI – Ketua HMCR Kabupaten Manggarai)
MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Memasuki tahun 2026, pemerintah pusat mematok target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di angka 6 persen.
Bagi Kabupaten Manggarai, angka ini membawa harapan besar sekaligus kecemasan yang nyata.
Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai masif di awal tahun ini menjanjikan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Namun di sisi lain, kita dihadapkan pada fakta pahit: pertumbuhan ekonomi ternyata belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup manusia di daerah ini.
Harapan dari Ekonomi Makro
Harus diakui, ada angin segar bagi ekonomi lokal. Dengan adanya kebijakan pusat yang mendorong konsumsi domestik, petani di wilayah sentra seperti Satar Mese kini memiliki kepastian pasar melalui kebutuhan bahan baku program makan gratis.
Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengejar target penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan progres, dengan realisasi belanja daerah tahun 2025 yang difokuskan pada pemberdayaan.
Data yang Mengusik Nurani
Namun, di balik optimisme ekonomi tersebut, terselip data yang sangat mengkhawatirkan.
Berdasarkan data terbaru per akhir 2025 yang menjadi basis kebijakan awal 2026, prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai justru mengalami kenaikan menjadi 13,6 persen.
Kenaikan ini adalah sebuah anomali besar di tengah klaim pertumbuhan ekonomi.
Secara spesifik, dari 148 desa/kelurahan yang ada di Manggarai, sebanyak 105 desa/kelurahan ditetapkan sebagai lokasi fokus (Lokus) penanganan stunting untuk tahun 2026.
Artinya, lebih dari 70 persen wilayah Manggarai masih bergelut dengan masalah gizi kronis.
Angka ini seolah “menampar” wajah kebijakan publik kita: bagaimana mungkin kita mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen jika modal manusia kita (anak-anak Manggarai) masih terhambat pertumbuhan fisiknya?
Trade-off: Prioritas Fisik vs Kualitas Manusia
Inilah dilema kebijakan yang sering kita hadapi. Seringkali, anggaran dan kebijakan lebih diarahkan pada proyek infrastruktur fisik yang terlihat mentereng demi memacu angka pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, investasi pada kesehatan dasar dan sanitasi di pelosok Manggarai yang merupakan kunci penurunan stunting kerap kali mendapatkan porsi perhatian yang kalah bersaing.
Kenaikan angka stunting menjadi 13,6 persen menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan selama setahun terakhir mungkin hanya menyentuh permukaan, atau justru anggaran kesehatan kita “terjepit” oleh prioritas nasional lainnya yang lebih bersifat mercusuar.
Kesimpulan
Kebijakan publik di tahun 2026 tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan 6 persen sebagai piala di atas meja birokrat.
Bagi masyarakat Manggarai, pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya jika 105 desa masih berstatus lokus stunting.
Pemerintah Kabupaten Manggarai harus berani bersikap: pertumbuhan ekonomi harus digunakan sebagai alat untuk menekan stunting, bukan sebaliknya mengabaikan stunting demi mengejar angka pertumbuhan.
Tanpa perbaikan gizi yang nyata, target Indonesia Emas yang dimulai dari target 2026 ini hanyalah sekadar fatamorgana di Bumi Congka Sae.
