KUPANG, PENA1NTT.COM — Meninggalnya Yohanes Bastian Roja (YBR) mengguncang nurani publik dan membuka kembali perdebatan serius tentang kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga, khususnya di sektor pendidikan. Tragedi ini dinilai bukan sekadar duka keluarga, melainkan simbol rapuhnya komitmen negara terhadap rakyat kecil di tengah gembar-gembor kesejahteraan.
Pakar pendidikan Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. Marsel Robot, menilai kematian YBR sebagai “penanda keras matinya nurani bangsa yang terlalu gemar berbicara kesejahteraan, tetapi lalai memastikan keadilan dasar bagi warganya.”
“Kematian YBR mengumumkan kepada kita semua bahwa negara terlalu sibuk dengan kolusi dan korupsi, sementara rakyat kecil dibiarkan berjuang sendiri dari dapur-dapur sempit mereka,” kata Dr. Marsel dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (8/2/2026).
Menurut Dr. Marsel Robot, tragedi ini menjadi tamparan moral bagi Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD di tengah realitas fasilitas dan tunjangan pejabat yang terus meningkat, sementara di saat yang sama masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses kebutuhan paling mendasar untuk sekolah.
“Di tengah tunjangan perumahan dan kendaraan pejabat, ironi ini menjadi sangat menyakitkan. Seorang anak hanya membutuhkan uang Rp10 ribu untuk membeli buku tulis demi masa depannya, namun negara gagal hadir,” tegasnya.
Dr. Marsel juga menyoroti surat yang ditulis YBR untuk ibunya, Mama Reti, sebagai pesan moral yang melampaui ruang privat keluarga. Ia menyebut surat itu sebagai nasihat sunyi bagi bangsa, agar para pengambil kebijakan mau mendengar jeritan rakyat, bukan sekadar menjual janji saat musim kampanye atau melontarkan retorika kosong di ruang publik.
“Surat itu bukan hanya untuk Mama Reti, tetapi ditujukan kepada kita semua. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya moralitas dalam memandang bangsa ini dan keadilan dalam memperlakukan mereka yang lemah,” ujar Dr. Marsel.
Lebih jauh, Marsel menegaskan bahwa pendidikan adalah urusan wajib negara, bukan beban keluarga miskin. Karena itu, ia menilai tragedi YBR sebagai ironi paling getir di negara yang kerap mengklaim diri kaya sumber daya.
“Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang terhambat sekolah karena persoalan sepele yang seharusnya bisa ditangani negara. Ini ironi tragis di tengah berbagai program bantuan yang sering kali lebih menekankan pengisian perut, bukan penguatan nalar dan masa depan. pendidikan urusan wajib negara. tak boleh ada satupun anak negeri yang tidak sekolah atau putus sekolah apalagi sampai bunuh diri lantaran tidak bisa membeli buku dan bolpoin. Ini ironi paling tragis di negara yang konnon kaya raya ini. Ironi getir di tengah masing MBG yang kadang beracun yang lebih memberikan asupan perut bukan nutrisi otak.” tambahnya.
Marsel menutup pernyataannya dengan menyebut kematian YBR sebagai pengingat suci bagi bangsa agar tidak lagi menormalisasi ketimpangan dan ketidakadilan, terutama dalam sektor pendidikan.
Peristiwa ini kembali menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, keberpihakan anggaran, serta keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan hak dasar anak-anak Indonesia benar-benar terlindungi, bukan sekadar slogan di atas kertas.
