MANGGARAI, PENA1NTT.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai melakukan penajaman terhadap arah kebijakan pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Selasa (3/3/2026), pemerintah menetapkan akurasi program sebagai indikator utama guna memastikan alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Agenda ini menjadi instrumen strategis dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga responsif terhadap dinamika kebutuhan publik melalui mekanisme yang akuntabel.
Baca Juga: Aksi Kemanusiaan Plataran Komodo dan RRI Jaga Ketersediaan Stok Darah di Manggarai Barat
Sinkronisasi Program dan Penajaman Prioritas Daerah
Kepala Bapperida Kabupaten Manggarai, Livinus Vitalis Liven Turuk, menekankan penyelarasan kebijakan setiap unit kerja dengan prioritas pembangunan makro merupakan fokus utama guna menciptakan integrasi antar-sektor.
Menurutnya, perencanaan tahun 2027 dituntut lebih terukur serta realistis dalam merespons persoalan mendasar di daerah.
Melalui mekanisme diskusi teknis (desk), pihaknya mewajibkan setiap perangkat daerah memaparkan rencana program secara komprehensif guna menjamin proses harmonisasi berjalan efektif dan transparan.
“Forum Perangkat Daerah ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar terukur, realistis, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin perencanaan Tahun Anggaran 2027 tersusun secara berkualitas, sinkron, dan tepat sasaran,” ujar Livinus di hadapan Bupati Manggarai dan jajaran pimpinan perangkat daerah yang hadir.
Baca Juga: Komitmen Pelestarian Budaya, Pemkab Manggarai Lanjutkan Revitalisasi Mbaru Gendang Tahun 2026
Selain itu, Livinus turut menyoroti aspek krusial terkait konsistensi antara perencanaan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia menegaskan akan memperketat pengawasan agar setiap usulan program tidak melampaui kapasitas keuangan daerah, sekaligus menghapus ego sektoral yang dinilai seringkali menghambat efektivitas pembangunan.
Dalam arahannya, ketepatan menentukan skala prioritas menjadi kunci utama agar setiap program kerja memiliki korelasi langsung dengan target kesejahteraan yang telah ditetapkan dalam visi besar daerah.
“Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus kita jaga. Jangan sampai program yang dirancang tidak sejalan dengan prioritas daerah maupun kemampuan fiskal. Karena itu, komitmen dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah sangat menentukan kualitas RKPD yang kita hasilkan,” tegas Livinus menambahkan.
Lanjut dijelaskan olehnya, melalui penguatan aspek akuntabilitas, Pemerintah menargetkan RKPD 2027 sebagai dokumen strategis yang memiliki daya ungkit nyata bagi ekonomi dan sosial.
Ia mensyaratkan setiap usulan kegiatan didasarkan pada data yang valid dengan proyeksi hasil yang jelas, sehingga seluruh kebijakan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan.
Sinergi kolektif seluruh pimpinan perangkat daerah disebutnya sebagai syarat mutlak dalam mengoptimalkan sumber daya daerah demi kemajuan Manggarai yang lebih terarah.
Baca Juga: Korwil BGN Manggarai Pamer Capaian Statistik, Bungkam soal Standarisasi Pangan dan Insiden Keracunan
Menutup arahannya, Livinus mengharapkan setiap perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil sinkronisasi tersebut ke dalam dokumen rencana kerja yang lebih konkret dan tajam.
Fokus pada akurasi dan akuntabilitas ini diproyeksikan mampu menjadikan RKPD 2027 sebagai solusi nyata bagi tantangan pembangunan Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang.
